Tulisan 1 Akuntansi Internasional

Perusahaan dan Akuntan Mulai Terapkan IFRS

Posted on November 2, 2012 by Ester Meryana

 

Perusahaan dan para akuntan di Tanah Air sudah mulai berbenah dalam menyiapkan laporan keuangan. Mereka kini mulai mengimplementasikan sistem standar akuntansi internasional yang disebut International Financial Reporting Standards (IFRS).

“Saya lihat perkembangannya sudah cukup baik. Kami melihat beberapa perusahaan lokal itu sudah bisa adopt, perusahaan terbuka juga sudah bisa adopt dengan baik,” ujar Ferdinand Sadeli, Presiden CPA Australia-Indonesia Office kepada SWA Online, di Jakarta, Rabu (31/10/2012).

Dia menyebutkan, penerapan IFRS baik oleh para akuntan dan perusahaan sudah mulai dilakukan. Rata-rata industri telah mengimplementasikan sejak 1 Januari 2012. Namun, kata Ferdinand, tak berarti semua berjalan mulus.

Ada beberapa industri yang merasa kesulitan menerapkan IFRS. Misalnya saja, kata dia, perusahaan-perusahaan di industri asuransi. Penerapan standar akuntansi internasional di industri tersebut tampaknya akan melakukan penundaan. “Iya masih ada yang tertunda ya kayak asuransi. Sekarang lagi mengupayakan untuk penundaan,” lanjutnya.

Dia bilang, IFRS bukan hanya sekadar standar laporan keuangan. Standar itu bisa menentukan banyak hal. Ferdinand pun menyebutkan, standar bisa mempengaruhi pembuatan keputusan investasi, perpajakan, dan lainnya di internal perusahaan. Karena itu, kendala pasti ada. Demi menerapkan standar itu, perusahaan kemungkinan melakukan perubahan yang cukup signifikan.

Salah satunya, standar harus didukung oleh sistem informasi teknologi. “Nah jelas itu pasti butuh waktu. Tapi kalau saya pikir semuanya harus menuju ke sana,” katanya melanjutkan.

Para akuntan pun dinilai sudah mulai menerapkan standar tersebut. Akan tetapi, seiring dengan kian dekatnya  Masyarakat Ekonomi ASEAN tahun 2015, ia berharap para akuntan bisa lebih cepat bergerak. Akuntan harus bisa meningkatkan kualitasnya supaya bisa bersaing dengan akuntan dari negara ASEAN lainnya. Maklum saja, pada tahun 2015, tenaga kerja, termasuk akuntan, bisa lebih mudah hilir mudik mencari kerja di lingkup Asia Tenggara.

“Saya rasa akuntannya harus bisa up to the speed lagi. Karena saya melihat bukan cuma sekadar perkembangan bisnis, tapi instrumen-instrumen sudah semakin canggih. Nah, akuntan juga musti familiar dengan instrumen-instrumen tadi,” papar Ferdinand.

Ia pun mengingatkan, kesuksesan suatu negara menerapkan IFRS membutuhkan kerja sama semua pihak terkait. Baik itu perusahaan, akuntan, asosiasi, dan pemerintah. Tidak bisa hanya mengandalkan akuntan atau perusahaan saja yang berbenah. “Kita bicara betul-betul semua komunitas harus bisa bekerja sama supaya IFRS bisa diimplementasi dengan baik,” tegasnya.

Lalu, penting juga untuk saling bertukar pengalaman dengan negara lain yang telah lebih dulu menerapkan IFRS. Singapura dan Malaysia telah mengadopsi sejak tahun 2006. Sementara Australia sudah dari tahun 2005. Bisa dibilang Negeri Kanguru ini adalah yang pertama yang menerapkannya.

“Harus banyak sekali sharing experience. Belajar dari kesulitan-kesulitan yang ada. Hanya belajar dari kesulitan yang ada, bisa mengembangkan bisnis yang ada di sini. Kalau nggak, waduh susah kalau semua start dari zero. Jadi kita musti undang dari Singapura, Australia, untuk sharing experience,” tandas Ferdinand. (Ester Meryana)

http://swa.co.id/business-strategy/management/perusahaan-dan-akuntan-mulai-terapkan-ifrs

Opini :

Semua memang berawal dari pembelajaran agar menjadi lebih baik dari sebelumnya, apalagi jika ingin bersaing dengan negara-negara lain, mau tak mau memang perusahaan dan para akuntan di Tanah Air memang harus mulai mengimplementasikan dan mengadopsi sistem standar akuntansi internasional yang disebut International Financial Reporting Standards (IFRS).

Dengan menerapkan standar  IFRS pasti ada kendala serta ada perubahan, standar tersebut juga harus didukung oleh sistem informasi teknologi agar semuanya berjalan dengan baik. Bukan itu saja, kerjasama semua pihak yang terkait juga sangat menentukan kesuksesan suatu negara menerapkan IFRS.

Pembelajaran yang paling baik berasal dari pengalaman, jadi bertukar pengalaman dengan negara lain yang sudah menerapkan IFRS lebih dahulu juga sangat penting, misalnya dengan sharing dan belajar dari kesulitan-kesulitan yang ada.

Semoga perusaahaan dan para akuntan Indonesia bisa menerapkan IFRS dan dapat bersaing dengan negara-negara lain.

Artikel Laporan Keuangan Daerah Memprihatinkan

Laporan Keuangan Daerah Memprihatinkan

KUTA, KOMPAS.com - Laporan keuangan pemerintah daerah sebagian besar masih memprihatinkan karena dari sekitar 500 pemerintah daerah, hanya sekitar 10 daerah yang mendapatkan hasil audit dengan pendapat wajar dengan pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Padahal, pada tahun 2014, seluruh sistem pelaporan keuangan, baik di pemerintah pusat maupun seluruh pemerintah daerah, harus sudah mengikuti standar akuntansi internasional.

"Ada sekitar 500 laporan keuangan daerah, namun hanya 10 yang mendapatkan predikat wajar dengan pengecualian. Ini perlu mendapatkan perhatian serius. Karena yang harus berubah (mengikuti standar akuntansi internasional) adalah yang laporan keuangan pusat dan seluruh daerah juga," ungkap Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara, Kementerian Keuangan, Herry Poernomo di Kuta, Bali, Kamis (5/8/2010) usai membuka pertemuan Govermental Accounting Standard Setter Meeting of ASEAN Member Countries.

Menurut Herry, saat ini, Indonesia belum menerapkan standar akuntansi internasional secara penuh. Salah satu ciri standar akuntansi internasional adalah diberlakukannya sistem pencatatan berbasis akrual. Dulu, Indonesia masih menggunakan standar pencatatan berbasis kas.

"Sebelum beralih ke pencatatan berbasis akrual, Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP) telah menyusun secara lengkap standar akuntansi pemerintah berbasis kas yang menuju akrual. Pada tahun 2014 nanti, seluruhnya sudah harus berubah menjadi akrual," ujar Herry.

Akuntansi yang berbasis kas berbeda dengan pencatatan berbasis akrual. Pada pencatatan berbasis kas, APBN atau APBD hanya mencatat uang yang masuk dan yang keluar dari rekening pemerintah pusat dan daerah. Akibatnya, tidak semua transaksi keuangan dapat tercatat dalam neraca pemerintah. Misalnya, komitmen utang yang sudah diberikan lembaga kreditor asing, tidak akan tercatat karena uangnya belum masuk ke rekening pemerintah. Dalam akuntansi berbasis akrual, komitmen utang seperti itu dapat dicatat di neraca pemerintah.

Dalam akuntansi berbasis akrual, sebagai contoh, pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) akan sangat jelas pencatatannya. Sebab, seluruh biaya yang menyangkut pembuatan KTP, mulai dari biaya listrik, telpon, pengadaan kertas, dan penyusutan KTP itu akan tercatat secara lengkap.

"Dengan cara ini, pembiayaan pada setiap program pemerintah akan semakin detail. Potensi pelanggaran keuangan akan semakin ditekan," ungkap Wakil Ketua KSAP, AB Triharta.

 

Sumber : www.kompas.com

Opini :

Pelatihan Akuntansi penting dilakukan. Laporan keuangan pemerintah daerah sebagian besar masih memprihatinkan karena dari sekitar 500 pemerintah daerah, hanya sekitar 10 daerah yang mendapatkan hasil audit dengan pendapat wajar dengan pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Padahal, pada tahun 2014, seluruh sistem pelaporan keuangan, baik di pemerintah pusat maupun seluruh pemerintah daerah, harus sudah mengikuti standar akuntansi internasional.

 

Artikel Akuntansi untuk Perbaiki Kesejahteraan Rakyat

Akuntansi untuk Perbaiki Kesejahteraan Rakyat

JAKARTA, KOMPAS.com — Ilmu akuntansi harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mendorong perbaikan kesejahteraan rakyat. Akuntansi berguna dalam menciptakan akuntabilitas pengelolaan anggaran.

"Peran akuntansi sangat vital dalam mencatat setiap transaksi dan mengurangi tingkat kebocoran," kata Ketua Ikatan Akuntan Indonesia Mardiasmo, Selasa (8/11/2011) di Kantor Wakil Presiden.

Hal tersebut disampaikannya saat memberikan sambutan pada pembukaan Konferensi Sektor Publik Regional. Kegiatan konferensi ini dibuka secara resmi oleh Wapres Boediono.

Menurut Mardiasmo, masalah kesejahteraan rakyat menjadi perhatian di banyak negara. Tidak sedikit sumber daya dan dana yang dialokasikan untuk kesra, baik dari pemerintah donor maupun privat.

"Untuk itu, akuntansi sektor publik harus bisa berperan aktif mewujudkan kesra melalui upaya-upaya yang bermuara pada penyediaan informasi keuangan yang andal," tutur Mardiasmo. 

Sumber : www.kompas.com

Opini :

Gimana rakyat mau sejahtera kalau para profesional ditekan si boss untuk bikin penipuan accounting (padahal GAAP/FASB  pedoman setempat yang sudah jelas-jelas memberi patokan).